Reshuffle Kabinet - Pengertian, Tujuan, dan Syarat

Daftar Isi

Baru-baru ini tepatnya pada tanggal 22 Desember 2020 lalu, presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet terhadap beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Reshuffle kabinet bukan suatu hal baru lagi di sepanjang pemerintahan presiden Jokowi. Sebelumnya pada periode pertama saat beliau menjabat sebagai presiden, sudah terjadi reshuffle sebanyak 4 kali.

Reshuffle kali ini merupakan perombakan kelima yang beliau lakukan. Hasilnya ialah 6 nama muncul sebagai menteri baru, salah satunya Tri Rismaharini yang akan menjabat sebagai menteri sosial.

Pengertian Reshuffle Kabinet

Dikutip dari situs Your Dictionary, reshuffle artinya merombak atau menyusun kembali sesuatu terutama jabatan pemerintahan. Reshuffle bisa juga berarti pertukaran posisi anggota tim.

Dalam artian lain, reshuffle kabinet adalah perombakan atau perubahan anggota-anggota di suatu kabinet yang dilakukan oleh seorang kepala negara, misalnya presiden. Dalam hal ini anggota kabinet adalah menteri-menteri.

Jadi, reshuffle kabinet terjadi ketika kepala negara mengganti atau memindahkan seorang menteri yang menjabat dari satu posisi ke posisi lain.

Pergantian ini turut juga mengubah tanggung jawab dari menteri yang diganti.

Reshuffle kabinet di Indonesia termasuk hak prerogratif presiden. Oleh karena itu, sewaktu-waktu presiden bisa mengubah susunan menteri di kabinetnya jika hal tersebut dibutuhkan.

Perombakan kabinet ini dapat bersifat minor maupun besar-besaran dengan melibatkan beberapa menteri.

Dalam pemerintahan, reshuffle memang diperlukan untuk mengganti menteri dengan kinerja kurang optimal dan tidak sesuai dengan harapan presiden, atau menteri yang mengundurkan diri karena terkena skandal, misal korupsi.

Kinerja menteri yang kurang optimal dikhawatirkan dapat menganggu sistem kerja kabinet secara keseluruhan bila tidak ada pergantian.

Selain itu, alasan lainnya bisa karena menurunnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet, sehingga perlu diadakan perombakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

Reshuffle berakibat pada adanya menteri baru di kabinet serta hilanganya posisi kerja menteri sebelumnya karena pergantian tersebut.

Tujuan Reshuffle Kabinet

Reshuffle kabinet yang terjadi sebanyak lima kali di pemerintahan presiden Jokowi bukan lah tanpa tujuan. Berikut tujuan reshuffle:

Manajemen kerja

Perombakan kabinet merupakan saat tepat untuk mengevaluasi kinerja menteri-menteri dalam pemerintahan. Biasanya menteri yang memiliki kinerja bagus akan mendapat tanggung jawab lebih besar.

Sedangkan menteri dengan kinerja kurang baik akan digantikan oleh menteri baru. Pergantian tersebut tidak asal-asalan. Kepala negara tentu sudah mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengganti anggota kabinetnya.

Tanda Pergantian Kebijakan

Reshuffle menandakan adanya perubahan prioritas di pemerintahan. Pergantian menteri diharapkan dapat membuat prioritas pemerintah itu tercapai.

Melakukan Penyegaran

Dalam perombakan kabinet, penyegaran dilakukan dengan menarik sosok baru serta lebih muda.

Adanya Peristiwa di Luar Kendali

Reshuffle bisa terjadi akibat adanya peristiwa di luar kendali pemerintah. Contoh pada reshuffle kelima Kabinet Indonesia Maju, persiden mengganti menteri sosial dan menteri KKP karena kedua menteri sebelumnya terlibat kasus korupsi.

Contoh lainnya menteri yang tidak bisa bekerja karena berbagai sebab seperti sakit, meninggal dunia, serta mengundurkan diri.

Setelah perombakan kabinet berhasil dilakukan, pemerintahan baru pun terbentuk dengan berbagai harapan serta target yang ingin dicapai.

Syarat Reshuffle Kabinet

Di dalam pemerintahan, seorang kepala negara harus mengadakan evaluasi secara terus menerus terhadap kinerja anggota-anggota kabinet.

Sebelum melakukan evaluasi, diperlukan adanya syarat khusus agar terasa adil, diantaranya:

Evaluasi Objektif

Evaluasi objektif presiden terhadap kabinetnya berdasarkan pada pencapaian semua agenda prioritas pemerintahan.

Dalam hal ini apakah seorang menteri berhasil menerapkan kebijakan masing-masing di kementerian mereka, serta menjadikannya agenda prioritas di tahun pertama masa jabatan hingga tahun kelima.

Evaluasi Publik

Selama pandemi COVID-19 ini ada beberapa menteri yang mendapat sorotan negatif dari publik.

Misalnya menteri KKP yang terlibat korupsi benih lobster, dan tak lama kemudian penangkapan menteri sosial atas tuduhan korupsi dana bansos Corona.

Dua skandal menteri tersebut menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju menurun. Apalagi kedua menteri itu dapat dibilang baru saja menjabat.

Oleh karena itu, reshuffle sangat diperlukan guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja kabinet.

Alasan-Alasan Politis Lain

Selain dua syarat di atas, terdapat alasan-alasan politis lain untuk merombak kabinet.

Alasan itu contohnya adanya konsolidasi kekuatan partai politik guna mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintahan.

Reshuffle Kabinet di Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan Lain

Pada sistem parlementer, perombakan kabinet terjadi karena berbagai alasan. Perombakan kecil secara berkala diperlukan guna menggantikan menteri yang mengundurkan diri, pensiun, dan meninggal dunia.

Reshuffle dalam sistem ini adalah cara bagi seorang perdana menteri untuk menyegarkan pemerintahan. Dalam hal ini menteri yang memiliki kinerja buruk akan diganti.

Perombakan kabinet di sistem parlementer membuat perdana menteri berwenang membuat, menghapus, serta mengganti nama departemen dalam pemerintahan.

Sedangkan di sistem pemerintahan lain, reshuffle jarang terjadi jika anggota kabinet tidak diambil dari legislatif.

Selain itu, anggota kabinet juga dipilih berdasarkan kualifikasi dalam menjalankan tugas tertentu.

Nah kawan-kawan, itu tadi pembahasan tentang reshuffle kabinet. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya!